Ternyata hingga saat ini tidak ada yang namanya standarisasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Setiap sekolah karenanya bisa sesuka hati menetapkan RAPBS mereka. Selain itu tampaknya juga tidak ada kewajiban pihak sekolah untuk secara transparan memberi tahu kepada publik, paling tidak kepada para wali murid, kemana saja dana yang telah mereka terima digunakan. Karena itu, kata teman saya yang pemerhati pendididikan di kota Bandung, pihak sekolah bisa mencantumkan dalam RAPBS-nya seperti dana trasportasi/uang bensin pak kepala sekolah, dana hadiah sunatan anak kepala sekolah, biaya rapat kepala sekolah dll. Itu semua dan dana tekek bengek yang tidak jelas kontribusinya bagi operasional sekolah selama ini tampaknya banyak dibebankan kepada siswa.

Dana APBS  yang tidak transparan barangkali menjadi penyebab dari biang keladi munculnya rasa kurang puas bahkan bisa dikategorikan sebagai kecurigaan dari masyarakat terhadap penggunaan dana masyarakat oleh sekolah-sekolah. Rasa kurang puas dan kecurigaan tersebut tentu saja tidak baik kalau dibiarkan terus. Para orang tua dan komite sekolah mungkin tidak banyak berani bicara dan mengkkrtitik pihak sekolah, takut kalau hal tersebut akan berakibat anak mereka yang akan ditekan oleh pihak sekolah. Itu adalah rasa kekhawatiran yang real dialami oleh para orang tua siswa dan juga anggota komite sekolah, sehingga mekanisme pengontrolan dan pengendalian sistem keuangan sekolah tidak bekerja dengan baik. Komite sekolah dan orang tua murid akhirnya mungkin cuma menggerutu dibelakang.

Jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut, saya kira adalah Diknas sepatutnya mengeluarkan rambu-rambu semacam standarisasi biaya apa saja yang boleh ada dalam RAPBS, setiap item ada nomenklatuur-nya yang jelas dan logis. Selanjutnya APBS harus dipertanggungjawabkan dan diaudit setiap tahunnya oleh akuntan publik. Beberapa SMA di Bandung, menurut selentingan, memiliki dana tahunan paling tidak 6 milyar rupiah. Itu dana yang cukup besar tentu dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada publik, apalagi sekolah-sekolah negeri yang seharusnya merupakan servis negara kepada rakyat, harusnya gratis ! sesuai amanat konstitusi. Pertanggungjawaban kepada publik sepatutnya bisa dilakukan sekolah dengan menayangkan laporan keuangan di papan pengumuman sekolah, buletin sekolah, atau kalau perlu bahkan di mass media agar masyarakat bisa menilai dan setulusnya bisa mempercayai pihak sekolah dalam pengelolaan keuangannya. Mungkinkah hal tersebut dilakukan oleh sekolah-sekolah di Bandung ? Beberapa daerah di luar Bandung saja bisa kok, mestinya di Bandung juga bisa ya …