Biaya  berdemokrasi itu ternyata memang sangat mahal. Berapa dana harus dikeluarkan negara untuk pelaksanaan pemilu yang lima tahun sekali ? Hitung juga berapa dana yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pilkada. Belum lagi berapa dana yang harus dikeluarkan oleh setiap calon ? Katanya hitung punya hitung, dalam setahun kira-kira setiap dua hari sekali di Indonesia berlangsung pilkada, jadi dalam setahun kira-kira berapa banyak dana yang beredar untuk bermacam pemilu dan pilkada-pilkada tersebut ?

Tapi itulah pilihan politik bangsa kita saat ini, yang memilih demokrasi dengan pemilihan langsung untuk pimpinan daerah dan presiden. Kedepan saya kira perlu dipikirkan cara yang lebih efisien dalam pelaksanaan berbagai pilkada sehingga banyak dana pemerintah dan masyarakat yang bisa dihemat, misalnya pilkada secara bersamaan antar provinsi dan kota/kabupaten.  Kasus Sumedang, waktu pencoblosan tanggal 13 April itu, masyarakat Sumedang bukan hanya memilih gubernur Jabar, tetapi juga bupati Sumedang, dan itu tampaknya bisa menghemat banyak dana APBD.

Lima tahun kedepan mungkinkah ketika pilkada Jabar lagi, serentak 26 kota/kabupaten di Jabar juga memilih Walikota/Bupati di tiap kota/kabupaten tersebut ?

Wacana penyatuan pilkada rasanya pernah mencuat beberapa waktu lalu, tetapi tenggelam lagi karena permasalahan teknis barangkali, tapi ini bisa diatasi mestinya. Dengan menyatukan Pilkada provinsi dan kabupaten bukan hanya uang bisa dihemat tetapi juga waktu, dan kita tidak terlalu sering disibukkan dengan issue pilkada disana-disini yang muncul pemberitaannya di media massa secara bergantian.

Saya khawatir dengan sibuknya agenda pilkada di negara kita, perhatian pemerintah, parpol dan masyarakat jadi tersedot untuk pilkada itu sehingga mengganggu konsentrasi untukpembangunan diberbagai daerah. Ada pertimbangan atau pemikiran lain ?