Saya dengar AMDAL PLTSa sudah selesai dibuat dan akan disidangkan selasa 1 April besok. Sayangnya yang namanya sidang amdal bisanya tertutup, sehingga warga yang interested untuk mendengar… harus siap-siap kucewa. Issue ini memang sudah masuk kedalam ranah publik, sehingga bagaimanapun warga yang peduli pastinya ingin dengar hasil kajian amdal yang dilakukan oleh tim ITB dengan pemberi kerja PT BRIL.  

 

Jelas, ada banyak kepentingan dalam issue ini, ada kepentingan pemda, kepentingan pengusaha, kepentingan publik. Dalam bahasa lain: ada kepentingan politik, kepentingan bisnis, dan kepentingan untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman bagi warga. Bagaimana mensinkronkan berbagai kepentingan tersebut ? Ini tantangan bagi pengambil keputusan dalam kebijakan publik tentunya. Lewat Dewan mestinya masyarakat terwakilkan, tetapi betulkah mereka merasa sudah terwakili oleh para anggota Dewan yang terhormat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan berbagai kebijakan publik ? Apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama ini sudah berpihak pada publik (yang memilih mereka), atau pada segelintir pengusaha ?

Saya jadi teringat pernyataan seorang asing dalam sebuah workshop negara-negara ASEAN di Bandung tentang AMDAL sekitar 20an tahun lalu, katanya hasil amdal itu cuma dua: menerima atau menolak. Dalam hal menerima, biasanya diberi catatan, dan dalam hal menolak, biasanya disertai ungkapan:…. asalkan…. jadi hasilnya sama saja, artinya amdal hanya menjadi formalitas karena tuntutan perundangan.  Tapi itu kan dulu… 20an tahun yang lalu, apakah sekarang masih sama ? masa’ sih masih sama ?