Diantara topik yang hot dibicarakan pada pertemuan sabtu lalu tentang problematika pendidikan di kota Bandung adalah soal semakin tingginya biaya masuk ke sekolah-sekolah. Setiap awal tahun ajaran baru, orang tua murid harus merogoh kocek dalam-dalam untuk biaya bangunan, seragam, buku, pembayaran beberapa bulan SPP, dll.

 

Seorang pengamat/pemerhati dunia pendidikan di kota Bandung mengungkapkan perkiraannya, tahun lalu rata-rata biaya masuk untuk ke sekolah adalah 1,5 juta. Itu harga rata-rata yang nilai satuannya bervariasi dari 500 ribuan hingga belasan juta rupiah. Uniknya (atau tidak uniknya ?) untuk kasus kota Bandung, ternyata keluhan dari orang tua murid itu biasanya hanya sebentar saja, setelah itu hilang, masing-masing tampaknya berusaha untuk memaklumi kebutuhan sekolah, bahwa sekolah yang berkualitas itu mahal, bahwa gaji atau honor guru ini minim sehingga perlu banyak tambahan dll.

 

Rekan tersebut selanjutnya membandingkan kondisi serupa juga muncul di daerah-darah lain, tetapi yang menariknya di beberapa daerah lain tersebut terutama di daerah Jawa Tengah, pihak sekolah benar-benar tidak bisa sesukanya menaikkan biaya masuk sekolah. Para orang tua murid di tempat lain tampaknya lebih rewel dibandingkan para orang tua murid di Bandung !.

 

Analisis saya, kemungkinan masyarakat Bandung umumnya tergolong masyarakat menengah keatas (?) tidak begitu mempermasalahkan kenaikan biaya masuk sekolah ini, bahkan mereka bisa mengeluarkan belasan juta rupiah untuk anaknya bisa bersekolah di sekolah-sekolah favorit.  Kemungkinan lain, walaupun diluar kapasitas mereka, mereka akan berusaha menutupinya dengan mencari pinjaman sana-sini guna memenuhi permintaan pihak sekolah tersebut. Tampaknya hal yang berbeda terjadi diluar Bandung dimana tingkat perekonomian penduduknya secara umum termasuk dalam kategori menengah kebawah, issue kenaikan biaya pendidikan ini menjadi issur hidup-mati mereka, jadi mereka akan fight habis-habisan untuk menekan biaya masuk sekolah tersebut, sementara orang-orang Bandung lebih banyak “narima” ?  

 

Hal lain yang juga menarik sebagai pembandingan, di beberapa daerah di Jawa tengah, pihak sekolah secara transparan, bahkan ditempel di papan pengeumuman, memberikan informasi keuangan: pemasukan dan pengeluaran sekolah hingga detail, luar biasa ! Hal seperti itu masih belum terjadi di Bandung. Saat ini dengan manajemen berbasis sekolah, tiap sekolah mememiliki semacam otoritas menarik dana dari masyarakat dan mengelolanya sendiri tanpa terlebih dahulu disetor ke rekening pemerintah. Nah, bisakah untuk kota Bandung, sistem seperti ini dibuat lebih akuntable, transparan, sehingga ketika akan menaikkan biaya sumbangan pendidikan, pihak sekolah harus bisa secara rinci memaparkan kebutuhan-kebutuhan mereka dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada publik. Tentu sangat dianjurkan bila dapat dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik.

 

What do you think ?