Sekilas tentang “Taufikurahman”

Nama saya “Taufikurahman”, tiga belas huruf, dengan “k”  (bukan “q”), dan satu “r”. Kenapa perlu penekanan demikian ? karena sering saya menjumpai orang tidak tepat menulis nama saya. Lucunya dengan tiga belas huruf bersambung itu, saya menjumpai tidak jarang orang salah menyebutnya, sehingga yang terbaca: “Taifukurahman” capek deh…

Nama pemberian orang tua saya itu diambil dari nama salah satu tokoh Masyumi, kyai Taufikurahman (sayangnya saya sendiri bukan atau belum jadi “kyai” . Pada nama ada do’a, dan saya yakin nama “Taufikurahman” adalah nama yang baik dengan mengandung do’a: semoga yang punya nama ini mendapat “taufik” dari Sang ArRahman yakni Allah Swt. “Taufik” dalam bahasa arab bermakna bantuan, pertolongan, peluang, kemudahan dari Allah swt. Sebuah ayat Qur’an berbunyi: “Wamaa taufiiqi illaa billah ” (dan tidak ada taufik padaku kecuali dari Allah).

 

  

 

Pendidikan gratis di kota Bandung, mungkinkah ?

Mungkin ! InsyaAllah, sangat mungkin. Mengapa tidak ?

Pendidikan gratis yang dimaksud adalah untuk pendidikan dasar dan menengah, minimal untuk anak-anak SD dan SMP (paket Wajar 9 tahun). Darimana dananya ? Sebagian besar tentu APBD. Alokasi dana untuk APBD yang saat ini masih sekitar 13 %  (?) harus ditingkatkan MINIMAL menjadi 20 %, dan itu tidak termasuk gaji atau honor untuk guru-guru. Sekolah gratis harus disediakan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu atau berada dibawah garis kemiskinan. Tidak boleh ada anak-anak yang pada jam-jam sekolah, berkeliaran minta-minta dan ngamen di jalanan, dan mereka tidak bersekolah karena orang tuanya tidak mampu, dan lalu dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk meminta-minta (sejauh ini saya tidak melihat ada upaya dari Pemkot Bandung untuk menangani anak-anak yang berkeliaran di jam-jam sekolah, bahkan mereka juga berkeliaran bisa sepanjang hari dan pada sebagian malam masih dijumpai minta-minta dan ngamen di jalanan. Lalu, apa saja yang diurus oleh Pemkot bandung selama ini ya ?)

Dana tambahan untuk pendidikan gratis juga bisa diperolah kalau Pemkot bisa melibatkan lembaga-lembaga Ziswaf seperti Rumah Zakat (DSUQ), PKPU, Dompet Du’afa, Dompet Umat, Rumah Amal Salman ITB, dll.  Dana tambahan lain juga bisa diperoleh dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung dan para aghniya (orang-orang berada) yang punya kelebihan dana.

Itu kalau Pemkotnya punya kemauan, inisiatif dan berpihak pada rakyat kecil. .. 

 

 

Biaya masuk sekolah di kota Bandung

Diantara topik yang hot dibicarakan pada pertemuan sabtu lalu tentang problematika pendidikan di kota Bandung adalah soal semakin tingginya biaya masuk ke sekolah-sekolah. Setiap awal tahun ajaran baru, orang tua murid harus merogoh kocek dalam-dalam untuk biaya bangunan, seragam, buku, pembayaran beberapa bulan SPP, dll.

 

Seorang pengamat/pemerhati dunia pendidikan di kota Bandung mengungkapkan perkiraannya, tahun lalu rata-rata biaya masuk untuk ke sekolah adalah 1,5 juta. Itu harga rata-rata yang nilai satuannya bervariasi dari 500 ribuan hingga belasan juta rupiah. Uniknya (atau tidak uniknya ?) untuk kasus kota Bandung, ternyata keluhan dari orang tua murid itu biasanya hanya sebentar saja, setelah itu hilang, masing-masing tampaknya berusaha untuk memaklumi kebutuhan sekolah, bahwa sekolah yang berkualitas itu mahal, bahwa gaji atau honor guru ini minim sehingga perlu banyak tambahan dll.

 

Rekan tersebut selanjutnya membandingkan kondisi serupa juga muncul di daerah-darah lain, tetapi yang menariknya di beberapa daerah lain tersebut terutama di daerah Jawa Tengah, pihak sekolah benar-benar tidak bisa sesukanya menaikkan biaya masuk sekolah. Para orang tua murid di tempat lain tampaknya lebih rewel dibandingkan para orang tua murid di Bandung !.

 

Analisis saya, kemungkinan masyarakat Bandung umumnya tergolong masyarakat menengah keatas (?) tidak begitu mempermasalahkan kenaikan biaya masuk sekolah ini, bahkan mereka bisa mengeluarkan belasan juta rupiah untuk anaknya bisa bersekolah di sekolah-sekolah favorit.  Kemungkinan lain, walaupun diluar kapasitas mereka, mereka akan berusaha menutupinya dengan mencari pinjaman sana-sini guna memenuhi permintaan pihak sekolah tersebut. Tampaknya hal yang berbeda terjadi diluar Bandung dimana tingkat perekonomian penduduknya secara umum termasuk dalam kategori menengah kebawah, issue kenaikan biaya pendidikan ini menjadi issur hidup-mati mereka, jadi mereka akan fight habis-habisan untuk menekan biaya masuk sekolah tersebut, sementara orang-orang Bandung lebih banyak “narima” ?  

 

Hal lain yang juga menarik sebagai pembandingan, di beberapa daerah di Jawa tengah, pihak sekolah secara transparan, bahkan ditempel di papan pengeumuman, memberikan informasi keuangan: pemasukan dan pengeluaran sekolah hingga detail, luar biasa ! Hal seperti itu masih belum terjadi di Bandung. Saat ini dengan manajemen berbasis sekolah, tiap sekolah mememiliki semacam otoritas menarik dana dari masyarakat dan mengelolanya sendiri tanpa terlebih dahulu disetor ke rekening pemerintah. Nah, bisakah untuk kota Bandung, sistem seperti ini dibuat lebih akuntable, transparan, sehingga ketika akan menaikkan biaya sumbangan pendidikan, pihak sekolah harus bisa secara rinci memaparkan kebutuhan-kebutuhan mereka dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada publik. Tentu sangat dianjurkan bila dapat dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik.

 

What do you think ?