Issue yang saya angkat sebelumnya tentang “memelihara taman kota” merupakan salah satu kegiatan saja yang sebenarnya dapat dikelola dengan lebih baik apabila pemerintah kota mau melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari berbagai kegiatan untuk pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan kota Bandung. Satu issue bisa multi-facet, seperti pengelolaan taman kota bisa melibatkan mereka yang tidak memiliki mata pencaharian yang tetap, sehingga issue sosial juga bisa ditackle.
Sayangnya sejauh ini paradigma pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kota Bandung dari sejak perencanaan, pelaksaan hingga evaluasi belum berjalan dengan baik. Banyak faktor yang memengaruhinya, salah satunya adalah karena umumnya kegiatan-kegiatan tersebut memiliki implikasi finansial sehingga merupakan proyek-proyek pemda yang pelaksanaannya perlu melalui mekanisme tertentu, misalnya dengan pelelangan. Dan berbicara tentang dunia proyek, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dari sekian banyak dana yang dianggarkan, yang sampai ke tangan publik dan dinikmati masyarakat mungkin hanya berkisah antara 30-40 %. Sisanya menguap kemana ? entahlah…
Kedepan, Pemkot harus lebih banyak lagi melibatkan masyarakat dalam program atau kegiatan yang akan dilakukan agar hasilnya dapat lebih maksimal. Dengan melibatkan masyarakat, sense of belonging dari masyarakat pun akan tumbuh, dan pemkot mestinya akan terbantu banyak. Masalah sampah misalnya, kalau bisa ditangani pada level RW atau kelurahan, maka issue sampah yang menggunung tidak akan muncul berulang kali karena masyarakat membantu menjadikannya sebagai kompos atau mendaur-ulang sampah tersebut.
1 comment
Comments feed for this article
Mei 14, 2008 pada 12:16 am
AA Arman
Setuju sekali. Dengan melibatkan masyarakat, pemkot (provinsi atau negara) akan lebih mudah mewujudkan program-programnya. Kuncinya adalah leadership tapi sekaligus memposisikan diri sejajar dengan masyarakat, bahkan melayani masyarakat. Pimpinan sekarang kebanyakan memposisikan diri sebagai JURAGAN yang harus dihormati oleh masyarakat! Bagaimana masyarakat mau ikut mendukung kalau seperti itu?
Jika pimpinan paling atas (walikota) memulai, Insya Allah layer di bawahnya akan mengikuti, dan berikutnya diharapkan masyarakat akan lebih mudah diajak.
Satu hal lagi Kang! Program-program kerjanya harus dikomunikasikan dulu kepada masyarakat secara langsung, lalu di fine-tuning sesuai masukan masyarakat. Kadang orang pinter yang merencanakan program tidak lengkap perspektifnya, terutama dari perspektif masyarakat bawah.
Maaf saja, konsultasi program pemerintah kepada WAKIL RAKYAT di RUMAH RAKYAT sudah agak diragukan. Apa betul yang mengaku WAKIL RAKYAT itu pada prakteknya memang mewaliki kepentingan rakyat!
Salam,
Arry Akhmad Arman
http://kupalima.wordpress.com