Issue Pendidikan di kota Bandung

Dalam rangka hari Pendidikan 2 Mei lalu, saya bersama bersama rekan berinisitaif mengadakan workshop dengan beberapa LSM di kota Bandung untuk membicarakan problematika pendidikan di kota Bandung. Hadir dalam workshop tersebut diantaranya perwakilan dari LPP Salman ITB (yang juga berperan sebagai tuan rumah dan bersama dengan  GreenLife Society), Human City Foundation (HCF)nya pak Bambang Setiabudi, PGSI (Persatuan Guru Sejahtera Indonesia), BIGS (Bandung Institute for Government Studies), P2M nya pak Eko Purwono, KMBB (Koalisi Masyarakat Bandung Bermartabat) nya pak Rahmat Jabaril dan perwakilan ormas wanita muslimah Salimah (Persaudaraan Muslimah) kota Bandung.

 

Banyak sekali issue yang dibicarakan, dari masalah pelaksanaan Ujian Nasional, biaya atau pungutan-pungutan yang besar dari sekolah-sekolah, kualitas guru-guru sekolah, sertifikiasi guru, tinginya biaya pendidikan di perguruan tinggi, dll.   Secara umum ada issue-issue yang terkait dengan kebijakan nasional seprti UN itu, dan juga ada issue-issue lokal terkait dengan praktik transparansi dan akuntabilitas  penggunaan dana pendidikan di sekolah-sekolah. Rencananya diskusi akan dilanjutkan sabtu yad sabtu 17 Mei 2008 jam 14 di ruang pertemuan Salman ITB. Kami berharap ada kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut yang syukur-syukur bisa memberi masukan kepada Pemda kota dan kegiatan bersama LSM-LSM dan masyarakat Bandung yang peduli peningkatan kualitas pendidikan di kota Bandung. 

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kota Bandung

Issue yang saya angkat sebelumnya tentang “memelihara taman kota” merupakan salah satu kegiatan saja yang sebenarnya dapat dikelola dengan lebih baik apabila pemerintah kota mau melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari berbagai kegiatan untuk pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan kota Bandung. Satu issue bisa multi-facet, seperti pengelolaan taman kota bisa melibatkan mereka yang tidak memiliki mata pencaharian yang tetap, sehingga issue sosial juga bisa ditackle.

 

Sayangnya sejauh ini paradigma pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kota Bandung dari sejak perencanaan, pelaksaan hingga evaluasi belum berjalan dengan baik.  Banyak faktor yang memengaruhinya, salah satunya adalah karena umumnya kegiatan-kegiatan tersebut memiliki implikasi finansial sehingga merupakan proyek-proyek pemda yang pelaksanaannya perlu melalui mekanisme tertentu, misalnya dengan pelelangan. Dan berbicara tentang dunia proyek, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dari sekian banyak dana yang dianggarkan, yang sampai ke tangan publik dan dinikmati masyarakat mungkin hanya berkisah antara 30-40 %. Sisanya menguap kemana ? entahlah…

 

Kedepan, Pemkot harus lebih banyak lagi melibatkan masyarakat dalam program atau kegiatan yang akan dilakukan agar hasilnya dapat lebih maksimal. Dengan melibatkan masyarakat, sense of belonging dari masyarakat pun akan tumbuh, dan pemkot mestinya akan terbantu banyak. Masalah sampah misalnya, kalau bisa ditangani pada level RW atau kelurahan, maka issue sampah yang menggunung tidak akan muncul berulang kali karena masyarakat membantu menjadikannya sebagai kompos atau mendaur-ulang sampah tersebut. 

Memelihara taman kota

Memperhatikan beberapa taman di sudut atau tepi jalan di kota Bandung, saya jadi gemas sendiri, banyak yang tidak atau kurang terawat dengan baik. Tumbuhan gulma seperti alang-alang dan rumput banyak yang sudah tinggi dan rimbun, menyaingi tanaman yang memang ditanam di taman tersebut. Siapa yang seharusnya merawat taman-taman tersebut ? Tentunya Dinas Pertamanan kota Bandung, tepatnya Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Di Bandung urusan pemakaman juga menadi bagian dari kerja Dinas ini, barangkali karena pengaruh penggunaan istilah TMP: Taman Makam Pahlawan yang menggunakan istilah “taman” untuk “pemakaman”.

 

Sekitar tahun 2003 kalau tidak salah, saya pernah berkunjung ke kantor Dinas tersebut dan bertemu dengan pak Kepala Dinasnya, saat itu pak Kepala Dinasnya pak Taufik Rahman, namanya sama dengan nama saya, tapi sekarang kalau tidak salah pejabatnya sudah diganti. Melalui LSM Lingkungan Hidup GreenLife Society yang saya komandani, kami juga pernah mengundang beliau untuk bicara dalam workshop tentang pengelolaan lingkungan di kota. Salah satu pernyataan beliau adalah bahwa Dinas Pertamanan dan pemakaman memiliki SDM, armada dan dana yang sangat terbatas untuk menangani pertamanan di kota Bandung. Beliau juga mengatakan bahwa aksi menanam pohon atau membuat taman oleh penduduk baik-baik saja, tetapi siapa yang nanti akan merawatnya ? Ungkapan beliau tersebut saya artikan bahwa Dinas jangan diserahi pekerjaan baru memelihara pohon atau taman yang lain karena yang sudah ada saja sudah kewalahan menanganinya. Jika memang demikian faktanya, saya sampaikan pada beliau agar sebaiknya Dinas meng-encourage masyarakat, LSM atau ormas untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan taman di kota Bandung. Beberapa taman memang tampaknya sudah ditulisi plank bahwa “Taman ini dipelihara oleh oraganisasi ini dan itu”, bahkan ada yang daftar organisasinya cukup panjang terpampang di papan pengumuman yang ada di taman tersebut.

 

Memelihara taman artinya setiap hari ada yang menyirami tanaman di taman tersebut, kemudian secara periodik, misal sepekan sekali, memberi tambahan tanah atau kompos, memberi pupuk, menyiangi gulma yang tumbuh, memangkas ranting-ranting yang mengganggu… dst. Untuk melakukan pekerjaan seperti ini sebetulnya bisa merekrut volunter, baik individual atau organisasi (LSM), atau memberi pekerjaan bagi para peminta-minta atau pengamen, ketimbang mereka mencari uang dengan cara seperti itu lebih baik membantu pemda dan masyarakat dalam memelihara taman kota dan mendapat imbalan. Dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Pemakaman perlu bekerjasama tentu dengan Dinas Sosial.

 

Ada ide lain ?